November 9, 2014 — 1360 views

Kenshin dalam Konteks Sejarah bag. 2: Kontestasi Identitas dalam Modernisasi Jepang


Film terakhir dari seri film live action Rurouni Kenshin, yaitu The Legend Ends akhirnya telah menjumpai pemirsa Indonesia di akhir Oktober. Untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah menjelaskan garis besar terjadinya Restorasi Meiji, kali ini saya bersama beberapa kawan dari IROHA (teman-teman sejurusan saya di kampus yang juga penggemar anime dan manga) mengadakan nonton bareng dan diskusi film tersebut. Bagian ini menghadirkan diskusi mengenai kontestasi identitas dalam proses modernisasi Jepang di Periode Meiji, khususnya di bidang tata pemerintahan, militer, ekonomi dan pembangunan identitas nasional. Selanjutnya akan ada juga satu bagian lagi yang lebih spesifik membahas bagaimana membaca sejarah secara kritis melalui seri kisah Rurouni Kenshin.

Peserta Diskusi

H: saya sendiri selaku pembicara utama

GA: senior saya yang mengaitkan dengan perkembangan politik luar negeri dan pertahanan Jepang di masa pasca-Perang Dunia

BL: kōhai

Dengan catatan tambahan dari sahabat saya, BY, yang sayangnya tidak dapat menyempatkan diri untuk nonton bareng.

Pembukaan

H: Setelah bergantinya pemerintahan melalui Restorasi Meiji (lihat pembahasannya di bagian 1), para pemimpin Jepang yang baru berupaya membangun negara yang modern dan kuat agar tidak lagi diperlakukan sepihak oleh negara-negara Barat. Namun seperti apakah Jepang yang modern itu? Apa saja yang perlu diubah dan bagaimana mengubahnya? Terdapat beragam perbedaan pendapat yang berkembang mengenai hal tersebut. Kita akan bahas perubahan dan perbedaan yang ada dalam empat bidang, yaitu tata pemerintahan, militer, ekonomi dan identitas.

GA: Soal perdebatan itu hal yang menarik karena sampai sekarang pun nggak selesai-selesai. Makanya Jepang sempat dibilang sama Barat, kalo gak punya visi strategis.

Modernisasi Tata Pemerintahan: Menuju Konstitusi Meiji

H: Setelah berakhirnya pemerintahan bakufu, yang memegang wewenang dalam menjalankan pemerintahan sesungguhnya tetap bukan Kaisar itu sendiri, namun para pimpinan-pimpinan aliansi Satsuma-Chōshū (Satcho). Posisi Kaisar adalah sebagai sumber legitimasi, di mana pimpinan-pimpinan Satcho menjalankan pemerintahan negeri sebagai perwakilan yang sah dari kehendak Kaisar. Merekalah yang menjadi arsitek modernisasi Jepang yang berlangsung di masa ini.

Salah satu perubahan besar pertama yang berlangsung dalam bidang tata pemerintahan adalah penghapusan sistem feodal. Sebelumnya, wilayah Jepang dibagi-bagi menjadi daerah kekuasaan tuan tanah dari kalangan samurai (daimyō). Tidak semua samurai merupakan tuan tanah tentu saja. Ada juga yang merupakan panglima-panglima yang mengabdi pada para tuan tanah tersebut, ada yang menjadi prajuritnya para tuan tanah dengan tingkatan pangkat masing-masing. Para daimyō itu memerintah daerah masing-masing secara otonom, namun terikat sumpah setia kepada shogun, yaitu tuan tanah paling berkuasa yang mewakili wewenang Kaisar.

Sejak 1869, secara bertahap seluruh daerah-daerah kekuasaan tuan tanah itu diperintahkan untuk dikembalikan kepada Kaisar, untuk kemudian ditata ulang menjadi pembagian wilayah administratif baru yaitu prefektur, yang pemerintahannya dikepalai oleh seorang gubernur. Para daimyō itu kehilangan posisi feodal mereka sebagai penguasa tanah, namun sebagai gantinya ditunjuk sebagai gubernur pertama dari prefektur-prefektur baru, serta memperoleh tunjangan dari pemerintah pusat dan dihapus hutang-hutangnya. Perubahan dari sistem feodal ke sistem prefektur ini memungkinkan dibangunnya tatanan pemerintahan yang bersatu dan terpusat.

Selanjutnya di dekade 1870-an hingga 1880-an berkembang perdebatan mengenai bentuk pemerintahan. Gerakan Kebebasan dan Hak Rakyat yang terpengaruh oleh pemikiran politik Prancis pimpinan Itagaki Taisuke, mengkritik pemerintahan oligarki yang ada dan mendesak agar pemerintahan demokrasi perwakilan segera dibentuk. Itagaki juga yang kemudian membentuk Partai Kebebasan. Tokoh lainnya yang lebih menyukai model Inggris juga membentuk partai, dan begitu pula pejabat pemerintahan dan kalangan konservatif. Pertentangan antar gerakan-gerakan politik ini sampai menimbulkan tindakan kekerasan juga. (1)

Kiri: aktivis demokrasi, Itagaki Taisuke; dan kanan: tokoh kunci pembuatan Konstitusi Meiji, Itō Hirobumi. (Sumber: Wikipedia)

Untuk memperkuat stabilitas dalam negeri yang diguncang oleh Pemberontakan Satsuma dan perseteruan antar gerakan-gerakan politik, serta didukung oleh mandat Kaisar, perumusan konstitusi telah diagendakan oleh pemerintah untuk dilakukan secara bertahap sejak 1875. Di awal 1880-an, Itō Hirobumi yang juga muncul di film Kenshin tadi memimpin studi banding terhadap konstitusi negara-negara Barat dan akhirnya memutuskan bahwa Konstitusi Prussia adalah yang paling sesuai untuk menjadi model untuk konstitusi Jepang; namun disesuaikan dengan landasan kedaulatan Kaisar sebagai keturunan dewa. Itō memimpin perumusan konstitusi dan Konstitusi Meiji akhirnya disetujui oleh Kaisar pada tahun 1889, terus berlaku hingga pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II. Konstitusi Meiji itu sendiri dianggap ambigu sehingga memungkinkan tafsir demokratis ataupun otoriter dalam pelaksanaannya. Namun, Konstitusi tersebut sudah memberi bentuk yang lebih teratur pada susunan organ-organ pemerintahan negara.

GA: Pokoknya garis besar haluan negara sudah ada.

H: Mungkin lebih tepat dikatakan, pokoknya setir sama yang nyetirnya sudah ada.

Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah posisi militer dalam Konstitusi Meiji. Struktur komando militer langsung di bawah Kaisar, menjadikan posisi mereka setingkat dengan parlemen, bukan di bawah parlemen. Selama ada direstui Kaisar, militer bisa melakukan apa yang mereka mau tanpa persetujuan parlemen.

GA: Ini menjelaskan juga, waktu 1930-an, ketika dunia lagi resesi, posisi badan eksekutif Jepang lagi lemah kan?

H: Ya. Sebagai negara demokrasi baru, parlemennya masih suka cekcok sendiri.

GA: Nah, dengan kondisi goyah begitu, posisi militer jadi yang paling kuat kan?

H: Ya, karena dalam Konstitusi Meiji posisi militer setingkat dengan parlemen, kalau parlemennya lemah militernya nggak ada yang mengimbangi.

GA: Kalau kepercayaan sudah ditaruh kepada pihak militer, ketika mereka memerintahkan perang ya sudah, berperanglah mereka.

(Dokumentasi pribadi)

H: Buku Perbincangan Tiga Pemabuk Tentang Pemerintahan karya Nakae Chōmin yang terbit tahun 1887 ini menggambarkan perdebatan mengenai arah tata pemerintahan Jepang dalam konteks politik internasional pada masa itu. Karakter “gentleman” bisa kita anggap merupakan representasi dari pemikiran liberalis sementara karakter “jagoan” merupakan representasi pemikiran konservatif. Chōmin sendiri memang seorang liberal, namun melalui buku ini dia mengkritik ekstrimisme yang berkembang dari kedua aliran tersebut. Para aktivis liberalisme dikritik karena mengikuti idealisme naïf yang meyakini keniscayaan perkembangan zaman akan menuju demokrasi sehingga menghendaki agar Jepang langsung menjadi negara demokratis; padahal situasi saat itu tidak menentu dan masyarakat Jepang belum siap untuk menerapkan sistem demokratis sepenuhnya. Di sisi lain, kalangan konservatif mungkin lebih jitu dalam memahami situasi penuh konflik yang dihadapi negara saat itu; namun semangat untuk menghadapi situasi tersebut dengan membangun kekuatan militer yang agresif mengabaikan penderitaan yang akan dialami oleh rakyat dalam peperangan. Ekstrimisme dari kedua pihak ditanggapi oleh karakter Guru Nankai sebagai reaksi perasaan minder terhadap kekuatan yang dimiliki bangsa-bangsa Eropa, sehingga mendorong hasrat untuk segera melakukan tindakan drastis yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Perubahan memang sesuatu yang niscaya, namun ke mana arah perubahan tersebut bukan sesuatu yang dapat dipastikan, sehingga tidak ada teori yang pasti benar. Teori-teori kaum liberal belum pasti dapat diterapkan kalau situasi perkembangan pemikiran masyarakat tidak bergerak ke arah yang memungkinkan berlangsungnya sistem liberal. Sementara kalangan konservatif perlu menyadari bahwa perubahan yang sedang berlangsung tidak memungkinkan lagi untuk bergantung kepada cara-cara lama. Buku Chōmin tidak memberikan jawaban final yang pasti benar mengenai masalah tata pemerintahan ini, karena justru pola pikir seperti itulah yang menimbulkan ekstrimisme. Tujuanya lebih kepada mengajak orang-orang untuk memikirkan dan mendiskusikan masalah tersebut secara kritis; menelaah sisi yang benar dan yang salah dari argumen masing-masing pihak agar tata pemerintahan yang hendak diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada dan bermanfaat bagi rakyat.

GA: Yang menarik, debat-debat seperti itu muncul lagi, terutama dalam post-war Japan. Jadi Jepang itu mau dibawa ke mana? Apakah pasifis, internasionalis, normal state, middle-internationalist, atau apa.

H: Memang perdebatan yang tak pernah selesai kan?

GA: Memang sih, kalau ada mencari jawaban definite dengan kepala yg komunal begitu, malah debatnya jadi muter terus dan berantem tanpa ada solusi jangka panjang.

Modernisasi Militer: “Senjakala” Samurai

H: Untuk modernisasi di bidang militer, saya akan fokus kepada reformasi angkatan bersenjata dan penghapusan kasta samurai. Jadi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kaum militer samurai sebelum Restorasi Meiji berkuasa di Jepang dengan posisi yang beragam tingkatannya. Selain dihapusnya kepemilikan tanah feodal bagi para samurai tuan tanah, secara bertahap hak-hak istimewa kasta samurai secara keseluruhan pun mulai dihapus. Pada tahun 1873, untuk membangun angkatan bersenjata nasional yang modern, diterapkan kebijakan wajib militer bagi seluruh warga negara laki-laki Jepang yang telah berusia 21 tahun. Dengan begitu, kasta samurai sudah kehilangan status istimewanya sebagai satu-satunya golongan bersenjata dalam masyarakat.

GA: Kalau kita lihat di film The Last Samurai, dengan modernisasi kan seolah-olah yang namanya samurai di-wipe out. Kalau dilihat dari budayanya, pedang itu memang identitas untuk bushi kan.

H: Ya, membawa senjata adalah hak istimewa mereka. Tapi hak itu sebenarnya baru berkembang di zaman Hideyoshi. Hideyoshi kan seorang anak petani yang menjadi samurai. Setelah dia menjadi penguasa tertinggi, dia melarang anggota masyarakat yang bukan samurai untuk memiliki senjata, sehingga hanya samurai yang boleh membawa senjata. (2) Dan kebijakan itu dibawa ke Periode Edo dan dibakukan oleh Tokugawa.

Tapi penghapusan golongan samurai di era Meiji bukan berarti kalangan samurai menghilang begitu saja. Konsep “last samurai” itu adalah suatu fantasi yang romantis. Sesungguhnya, para mantan samurai terus memainkan peranan penting dalam pembangunan negara Jepang modern dalam bermacam-macam posisi. Ingat bahwa samurai itu bukan kelompok tunggal; ada posisi, peran dan tingkatannya masing-masing. Jadi adaptasinya juga berbeda-beda. Mantan samurai yang memimpin Aliansi Satcho serta bawahan Tokugawa yang sudah memperoleh ampunan banyak yang mengisi jabatan di pemerintah pusat, menjadi perwira militer atau polisi. Para mantan tuan tanah masih bisa menjadi gubernur. Selain itu ada juga samurai terpelajar yang menjadi cendikiawan dan pemikir yang mendirikan sekolah; atau menjadi pengusaha dan mendirikan bisnis, misalnya Iwasaki Yatarō yang mendirikan Mitsubishi.

Tentu saja ada kalangan samurai yang tidak senang dengan penghapusan hak-hak istimewa mereka atau tidak sudi bergabung dengan angkatan bersenjata baru yang juga beranggotakan orang-orang dari golongan masyarakat lain. Samurai yang tidak bisa menemukan tempat baru dalam angkatan bersenjata nasional atau dalam kehidupan sipil itu menjadi pengangguran.

Salah satu pimpinan dari Satsuma, yaitu Saigō Takamori; karena iba dengan kondisi mereka, mengusulkan agar Jepang mengirimkan para mantan samurai pengangguran itu untuk melakukan agresi militer ke Korea, daripada mereka nggak ada pekerjaan di dalam negeri. Kalau mereka menang, mereka merebut wilayah baru bagi Jepang, kalau mereka mati setidaknya mereka mati terhormat di medan tempur.

GA: Jadi aneksasi Korea awalnya dari situ; in a way.

H: Sebenarnya para pemimpin Meiji sudah kepikiran sih, kalau suatu saat penyerangan ke Korea perlu dilakukan. Hanya ketika Saigō Takamori mengusulkan itu, dia ditolak karena para pejabat pemerintahan yang lain merasa Jepang belum siap untuk melakukan serangan militer ke luar negeri. (3)

Kecewa karena usulnya ditolak, Takamori mendirikan akademi militer untuk para mantan samurai di kampung halamannya di Satsuma. Popularitas Takamori di kalangan para mantan samurai kemudian menimbulkan kekhawatiran pemerintah Meiji, dan ketegangan akhirnya berujung pada perang di Satsuma pada tahun 1877. Dalam Perang Satsuma ini angkatan bersenjata nasional Jepang yang baru itu berhasil menunjukkan kemampuan tempur mereka dengan mengalahkan pasukan Takamori.

Atas: ilustrasi Saigō Takamori bersama pasukannya; dan bawah: Pasukan Kekaisaran yang bertarung dalam Perang Satsuma. (sumber: Wikipedia)

GA: Ya, sudah ada kesannya, “ini pemberontakan dalam negeri, sudah berhasil dibungkam.”

H: Setidaknya mereka sudah menunjukkan kemampuan untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Walaupun kas negara habis gara-gara itu.

Selanjutnya, kalau ada yang bisa melengkapi bahasan mengenai modernisasi bidang militer ini lebih lanjut dipersilakan.

GA: Kalau gue memang lebih ke teknisnya kan. Waktu itu Jepang memang mulai mengadopsi sistem baris-berbaris ala Eropa, termasuk dengan persenjataannya. Makanya waktu itu Gatling gun seperti yang kita lihat di film tadi sangat populer, karena dia muncul saat Perang Saudara Amerika, sekitar tahun 1860-an.

H: Yang menciptakan Gatling gun itu, niatnya adalah supaya korban peperangan berkurang. Karena satu Gatling gun bisa membunuh lebih banyak musuh daripada satu orang prajurit, teorinya adalah prajurit yang dibutuhkan jadi berkurang. Cuma kalau dari sisi yang ditembak, jelas korbannya malah jadi lebih banyak.

GA: Ya, debat yang serupa akan terjadi nanti tahun 1916-1918, waktu perang parit dalam Perang Dunia I. Especially Battle of Somme di Prancis.

H: Oh ya, soal kapal bagaimana? BY kan nanya apakah kapal perang zaman itu sudah seperti kapalnya Shishio, Rengoku, yang digambarkan di film Kenshin tadi.

Atas: penggambaran Rengoku, kapal perang Shishio dalam film live-action; dan bawah: Kōtetsu, ironclad pertama Kekaisaran Jepang yang digunakan dalam Pertempuran Hakodate untuk menumpas faksi Enomoto di Ezo. (sumber: Wikipedia)

GA: Dreadnaught itu kalau merujuk tulisannya Holger Herwig, “The Battlefleet Revolution,” awal-awalnya memang tahun 1800-an. Pertanyaannya Kenshin ini timeline-nya kapan?

H: Kalau patokannya pembunuhan Menteri Dalam Negeri Ōkubo di film sebelumnya, itu kejadiannya tahun 1878.

GA: Dreadnaught masih awal-awal sih. Tapi kalau kapal Shishio hitungannya ironclad generasi awal, yang sulit dipahami adalah turret yang berputar di atas itu. Soalnya seingat gue mekanisme seperti itu baru ada 1880-an atau 1890-an.

H: Berarti itu sisi artistic license-nya.

GA: Untuk sistem conscript detailnya bagaimana?

H: Semua laki-laki yang berusia 21 tahun, service selama tiga tahun, jadi reserve selama empat tahun. Di sini kita juga bisa lihat bagaimana identitas samurai itu kemudian ditanamkan ke masyarakat sebagai identitas bangsa; dari yang tadinya merupakan identitas golongan elit. Para mantan samurai kan ada yang menjadi perwira-perwira militer. Melalui wajib militer mereka mengindoktrinasi nilai-nilai samurai kepada anggota masyarakat yang mengikuti wajib militer. Setelah wajib militernya selesai dan kembali ke masyarakat, nilai-nilai identitas samurai mulai tertanam di masyarakat.

GA: Jadi ingat, gue sempat baca artikel jurnal yang bahas soal violence dalam kultur Jepang; aapakah itu merupakan hasil indoktrinasi atau gimana.

H: Ya, institusinya melalui wajib militer. Dan itu menunjukkan kalau samurai itu tidak mati. Karena mereka masih bisa mempengaruhi masyarakat dengan nilai-nilai mereka.

BL: Senapan yang dipakai di film tadi apakah musket?

GA: Mestinya sih musket. Cuma, untuk beberapa unit yang kelihatan di film sebenarnya Arisaka model 1903. Sudah bolt-action, yang berarti magasin sudah ada, peluru dengan selongsong bubuk mesiu sudah ada. Itu bedil zaman Perang Dunia kenapa nongol di sini.

Modernisasi Ekonomi: Lahirnya Zaibatsu

H: Untuk memperkuat negara dalam menghadapi persaingan internasional, Jepang harus menjadi negara yang kaya. Keyakinan tersebut tergambarkan dalam slogan modernisasi yang popular di Periode Meiji, fukoku kyōhei atau “perkaya negara, perkuat tentara.”

Pemerintah memandu pembangunan ekonomi melalui berbagai jalan. Pertama, penghapusan sistem kepemilikan tanah feodal oleh tuan tanah dari kalangan samurai membuka ruang bagi kelompok-kelompok bisnis swasta, baik yang sudah ada sejak Periode Edo maupun yang baru dibentuk di Periode Meiji, untuk berkembang. Selanjutnya, pemerintah juga membantu secara langsung perkembangan perusahaan swasta, dengan membangun pabrik dan sebagainya, atau membeli kapal dan sebagainya, yang kemudian dijual murah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Untuk mendorong perkembangan teknologi, Jepang mempekerjakan ribuan orang asing untuk mengajarkan ilmu dan teknik Barat di dalam negeri, serta mengirim pelajar-pelajar Jepang ke luar negeri untuk mempelajari ilmu dan teknik Barat di negara-negara asalnya.

GA: Ingat Perjanjian Shimonoseki tahun berapa nggak? Dinasti Qing kalah dan ada penyerahan wilayah kekuasaan. Jadi ceritanya, kepulauan yang sekarang menjadi sengketa; Senkaku/Diaoyu; itu awalnya memang milik warga Jepang. Jadi mereka meminta izin kepada Kaisar untuk membuka usaha di situ.

H: Ya, pemerintah juga memberi murah tanah, tambang dan sebagainya pada pengusaha.

GA: Makanya kalau kita kaitkan dengan kasus sengketa itu sekarang, timeline-nya jadi jelas.

H: Kelompok bisnis swasta yang dominan dalam ekonomi Jepang pada masa itu disebut zaibatsu. Sederhananya zaibatsu adalah konglomerasi bisnis berstruktur vertikal, hirarkis, yang dikuasai oleh suatu keluarga. Ada empat zaibatsu yang berkembang menjadi paling besar di masa sebelum Perang Dunia II. Sumitomo dan Mitsui berasal dari kelompok bisnis yang sudah ada sejak Periode Edo, sementara Mitsubishi dan Yasuda didirikan pada Periode Meiji. Seperti dijelaskan sebelumnya, perkembangan zaibatsu didorong oleh kebijakan pemerintah yang menjual pabrik dan sebagainya kepada pihak swasta dengan harga murah. Empat zaibatsu ini bisa menjadi yang terbesar, salah satu alasannya adalah karena mereka menjalin hubungan erat dengan pemerintahan atau dengan militer (4). Beberapa partai politik yang muncul di kemudian hari bahkan memiliki kaitan erat dengan zaibatsu. Mungkin bisa dibilang justru partai-partai itu merupakan perpanjangan tangan kepentingan zaibatsu di parlemen.

GA: Persis. Makanya seperti yang pernah gue obrolkan sebelumnya, waktu tahun 1980-an Amerika Serikat ketar-ketir soal kondisi ekonomi Jepang. Berlakukah yang namanya gaiatsu (external pressure) untuk mengubah kebijakan Jepang? Kesimpulannya asalkan Jepang nggak punya interest banget di situ nggak masalah. Tapi kalau menyangkut sama zaibatsu itu… .

H: Sebenarnya zaibatsu sudah dibubarkan pada masa pendudukan oleh AS setelah Perang Dunia II sih; karena dianggap tidak demokratis. Cuma setelah hubungan hirarkis mereka dipecah itu, perusahaan-perusahaan yang tadinya tergabung dalam zaibatsu yang sama ngumpul lagi dengan saling memiliki saham satu sama lain secara horizontal. Istilahnya sekarang keiretsu.

GA: Ya. Nah untuk mempertahankan keiretsu, pemerintah Jepang membelokkan kebijakan yang seharusnya kena ke keiretsu, jadi kena ke yang lainnya. Misalnya untuk perkara tender yang seharusnya dibebaskan, tetap nggak dikasih. Jadi keiretsu tetap di situ, megang modal, nggak dituak-atik.

H: Sayang BY nggak jadi datang, padahal untuk topik ini mungkin lebih asik lagi kalau ada dia. Yah, karena yang saya ketahui hanya segitu, demikian saja.

Membangun Identitas Nasional: Kesatuan Mistis Bangsa dan Negara Jepang

H: Sebenarnya tidak tepat menganggap Jepang di masa sebelum Meiji sebagai “negara” dalam pengertian modern. Mungkin lebih sesuai menggambarkan Jepang di masa Edo sebagai konfederasi tuan tanah feodal dengan shogun yang merupakan tuan tanah yang paling menonjol sebagai penjaga ketertiban umum dan perdamaian antar tuan tanah dalam naungan restu suci kaisar, or something. Bisa dibilang identitas di antara orang-orang Jepang sendiri bersumber dari kesetiaan kepada tuan tanah masing-masing.

Namun seiring dengan perkembangan keadaan di mana Jepang tidak bisa mengelak lagi dari dinamika perdagangan dan politik dunia, sentimen nasionalisme mulai berkembang. Gagasannya adalah; Jepang merupakan suatu negara dan bangsa yang satu, yang sudah merupakan suatu kesatuan utuh secara terus-menerus sejak dahulu, dan saat ini keseluruhannya sedang terancam oleh kekuatan dari luar, sehingga perlu upaya bersama-sama untuk membangun negeri agar menjadi lebih kuat. Gagasan tersebut bukan sesuatu yang tunggal; banyak gagasan yang berbeda atau saling bertentangan mengenai Jepang itu bangsa yang seperti apa. Tetapi biarpun bentuknya beragam seperti itu, tetap ada keyakinan bersama mengenai adanya suatu esensi yang menyatukan seluruh bangsa. Itulah yang disebut Brian McVeigh sebagai “sifat mistis” dari identitas nasional.

McVeigh juga mengatakan ada suatu unsur yang muncul berulang dalam nasionalisme Jepang pasca Meiji, regenerasi; gagasan besar bahwa Jepang harus mengalami perubahan diri untuk menjadi lebih baik. Perubahan itu bisa progresif, mengadopsi hal-hal baru yang diterima dari luar; atau regresif, menganjurkan kembali ke tatanan masyarakat yang asli tanpa pengaruh luar.

Pihak pemerintah Meiji sendiri mengusung perubahan dengan modernisasi mengadopsi teknik-teknik asing yang baru. Aktivis demokrasi lebih progresif lagi karena ingin mengadopsi tatanan pemerintahan yang demokratis juga. Sementara ada juga gerakan seperti perhimpunan Shinpuren yang menolak upaya modernisasi yang dilakukan pemerintah dan ingin membersihkan bangsa dari segala pengaruh teknologi dan budaya asing. Pemerintah Meiji punya keunggulan dalam persaingan pembentukan identitas nasional ini karena memiliki legitimasi sebagai wakil dari kehendak Kaisar. Propaganda Restorasi yang menekankan kembali posisi Kaisar sebagai penguasa hakiki Jepang demikian berhasil sehingga legitimasi pemerintah sebagai wakil kehendak Kaisar tersebut bisa berfungsi.

Secara bertahap, kesetiaan terhadap tuan tanah dialihkan menjadi kesetiaan terpusat langsung kepada Kaisar dan pemerintah pusat yang mewakilinya. Untuk mempermudah penerimaan penerapan teknik-teknik Barat oleh masyarakat, Kaisar mencontohkan konsumsi makanan dan pakaian Barat sehingga lambat laun berbagai hal yang berasal dari Barat menjadi gaya hidup yang populer, dan popularitas itu menjadi hal yang lumrah di Periode Taisho. Misalnya untuk konsumsi daging sapi; pertama Kaisar makan daging sapi, kemudian mulai ada kedai-kedai yang menjual masakan berbahan sapi. Inovasi terbesarnya adalah diciptakannya gyūdon; masakan berbahan sapi yang murah, simple, bisa dimakan dengan sumpit. Semua orang jadi bisa makan daging sapi.

Gyūdon: suatu bentuk internalisasi teknik memasak Barat ke dalam budaya kuliner Jepang. (sumber: Wikipedia)

Pembuatan Konstitusi Meiji mempertegas susunan lembaga negara yang sah. Sementara gerakan-gerakan anti pemerintah yang menggunakan kekerasan akhirnya dapat ditumpas dengan kekuatan militer tentara nasional yang baru. Jadi, pembangunan identitas nasional Jepang modern yang dilakukan oleh pemerintah hingga berhasil mengepinggirkan gagasan-gagasan saingan mengenai identitas nasional tersebut meliputi cara-cara lunak, legal, dan juga kekerasan. Mungkin dalam pembentukan identitas nasional di tempat-tempat lain pun bisa kita temukan pola yang sama.

Bagian terakhir akan lebih spesifik mengaitkan hal-hal yang telah dibahas mengenai Restorasi Meiji dengan kisah Kenshin. Kita akan menelaah bagaimana gejolak sosial dan politik di masa tersebut digambarkan dalam cerita Kenshin.

Catatan Tambahan

(1) Itagaki Taisuke sendiri sempat nyaris dibunuh oleh lawan politiknya yang militan.

(2) Alasan utama Hideyoshi menerapkan kebijakan demikian adalah untuk memperkuat keamanan dan ketertiban dalam negeri, agar tidak ada lagi kelompok semacam warrior monk dan sebagainya yang sempat membuat repot pendahulunya, yaitu Nobunaga.

(3) Lebih lanjut, BY menjelaskan, “pada masa Takamori militer Jepang masih belum matang betul dan penyerangan Korea saat itu tidak hanya akan menarik perhatian Cina, tapi juga pihak Barat di pesisir Cina. Resikonya, seperti Pearl Harbor pada PD II, Jepang harus siap kalau Barat ikut campur. Baru di akhir 1800-an sampai awal 1900-an militer Jepang merasa siap setelah militernya menguat dan informasi pemetaan kawan lawan di sekitar Cina dan Korea dianggap cukup untuk menyerang.”

(4) Contohnya Mitsubishi dekat dengan Angkatan Laut karena bisnisnya bermula dari galangan kapal.

Referensi

Meiji Restoration – Wikipedia, the free encyclopedia

Meiji period – Wikipedia, the free encyclopedia

Meiji Constitution – Wikipedia, the free encyclopedia

Satsuma Rebellion – Wikipedia, the free encyclopedia

Zaibatsu – Wikipedia, the free encyclopedia

Bradley Good, “The Taisho Pattern” – Indiana Food Review

Nakae Chōmin, Perbincangan Tiga Pemabuk Tentang Pemerintahan, (Jakarta: 1989, PT Gramedia)

Brian J. McVeigh, Nationalisms of Japan: Managing and Mystifying Identity, (2006, Rowman and Littlefield Publishers)

dll.

In Case You Missed It...